Luruskan Keberadaan Wali Kota, Begini Penjelasan Diskominfo

Katuju.id - Beredar banyaknya postingan yang menyudutkan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang yang menanyakan keberadaan ketika banjir melanda daerahnya.

Sebagaimana, diketahui posisi orang nomor satu Samarinda itu berada di Jerman.

Belum lagi, dengan apa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Sugeng Chairuddin. Di mana masyarakat dan warganet menilai sebagai pencitraan untuk persiapan maju di Pilwali 2020 mendatang.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Samarinda, meluruskan pemberitaan yang sudah beredar di masyarakat tersebut.

RAPATKAN BARISAN. Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin saat memimpin rapat terbatas ditenda posko banjir.

Kepala Diskominfo Samarinfa, Aji Syarif Hidayatullah membenarkan bahwa saat ini Wali Kota berada di Jerman. Namun hal sudah diketahui  dan mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kan terjadi banjir itu hari Jumat (7/6) lalu Pak Wali sudah berangkat dan posisi sudah di Jakarta. Pak Wali juga sudah mendapat izin dan langsung memberikan intrusksi Sekda untuk menangani serta berkoordinasi di lapangan,” terang Dayat begitu disapa di ruang kerjanya bersama rekan media, Selasa (11/6).

Dayat sangat menyayangkan apa yang dikeluhkan oleh warga tersebut. Terlebih ada yang menyebut turunnya Sekda ke lapangan sebagai upaya pencitraan saja.

Padahal, setiap jam Sekda di lapangan. Kalaupun ada rapat koordinasi dihadiri sebentar kemudian terjun lagi ke lapangan untuk meninjau.

“Dibilang di medsos kalau itu pencitraan. Ini kan menangani musibah harusnya saling memberikan kesadaran ke semua pihak. Masyarakat juga saat ini panik jangan ditambahi dengan berita-berita seperti itu,” ucapnya.

“Sekarang ini bagaimana kita membangun opini untuk menuntaskan masalah banjir ini,” sambungnya.

Dikatakannya masalah banjir bukan tugas pemerintah saja. Tetapi ada tiga unsur di dalamnya pertama pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat sendiri.

“Jika tiga unsur ini disatukan tentunya bisa menangani masalah banjir. Kita ingin mengunggah masyarakat rajin bergotong royong. Kalau diserahkan ke pemerintah saja tentunya armada tidak cukup perlu dukungan masyarakatnya,” paparnya.

Kemudian menyadarkan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, pembukaan lahan yang tak terkontrol untuk membuka tanah kaplingan.

Semula kawasan hijau dan perbukitan pun harus digusur untuk membuat tanah kaplingan. “Dengan membuat sehelai surat pelepasan hak untuk membuka lahan. Sehingga tidak terkontrol, inilah kesadaran yang mesti dibangun di masyarakat karena dampaknya sangat luas,” bebernya.

Oleh sebab itu, Ia berharap adanya kondisi seperti ini jangan saling menyalahkan. Sebab semua orang ingin berbuat terbaik buat kotanya.
Pemerintah sendiri tentunya kedepan akan membuat perencanaan dan program yang konkrit atasi banjir.

“Yang mesti dipikirkan sekarang ini menangani para korban. Sekda melalui rapat koordinasi mengajak semua pegawai lingkup Pemkot memberikan bantuan minimal satu bungkus nasi. Dan ini sudah dilakukan di lapangan dan posko-posko. Jangan lagi ini disebut pencitraan padahal niat disini tulus,” pungkasnya.

Perhatian

Artikel ini merupakan tulisan pembaca Katuju.id. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.