Empat Lokasi Disiapkan Untuk Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota, Desember Diumumkan

Katuju.id - Melatar belakangi isu strategis RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 (Perda No.4/2015). Diantaranya kondisi eksisting sudah tidak repsentatif sebagai pusat pemerintahan ibukota Provinsi.

Oleh karenanya, Pemkot berencana melakukan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota. Ada 4 lokasi yang dipilih sebagai balai kota baru yaitu Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran yang memiliki potensi kondisi fisiografi cukup baik, sosio-ekonomi, ketersediaan Pelabuhan Peti Kemas, Jalan Tol. Kelurahan Makroman, ketersediaan Mahkota II, rencana jalan tol Samarinda-Bontang, rencana jalur kereta api, dapat menjadi pertumbuhan baru. Kelurahan Sungai Siring, ketersediaan bandara APT Pranoto, rencana jalur kereta api dan rencana tol Samarinda-Bontang. Terakhir, Kelurahan Tanah Merah ketersediaan pembebasan lahan, aksesibilitas terhadap terhambat kawasan rawan banjir.

Adapun penilaian lokasi meliputi indikator aspek jarak, ketersediaan lahan, kondisi fisik (topografi, fisiografi, hidrologi, rawan bencana, dan pematangan lahan), sosial ekonomi kawasan, ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung, legalitas, politisi dan moneter.

"Dari aspek indikator kemudian analisa ke pembobotan penilaian dan terakhir benefit, cost lokasi pusat pemerintahan (puspem)," Ketua Tim Rencana Percepatan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samairnda sebagai bagian Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan Kota, Sugeng Chairuddin.

Untuk konsep penataan lokasi, dipaparkan Sugeng dibagi 3 kawasan. Yakni kawasan inti (perkantoran pemerintahan eksekutif & legislatif, taman kota), kawasan pendukung I (lahan pertanian, perumahan pegawai, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terakhir kawasan pendukung II (perumahan, pusat perdagangan, jasa dan pusat pengembangan lainnya sesuai rencana tata ruang).

Sedangkan untuk anggaran sendiri, melalui beberapa tahapan. Dari hasil rekomendasi lokasi puspem dan penetapan lokasi terpilih. Tahun 2020 sudah masuk penyusunan masterplan, penyusunan KLHS dan penyiapan lahan. Tahun 2021 meliputi penyusuna DED, penyiapan dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar (hunian, air bersih, kelistrikan, sanitasi). Di tahun 2022 meliputi pembangunan gedung secara bertahap, pembangunan infrastruktur sarana prasarana ekonomi dan perkotaan yang terintegrasi (jalan, bendali, sarana prasarana angkutan).

"Dari 4 lokasi ini akan dikaji oleh pakarnya. Kemudian disampaikan Pak Wali. Kemungkinan Desember mendatang nanti Pak Wali mengumumkan lokasi berdasarkan pertimbangan dan aspek," jelas Sugeng yang juga menjabat Sekkot Samarinda tersebut.

Perhatian

Artikel ini merupakan tulisan pembaca Katuju.id. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.