Dianggap Tak Dukung Program Pemerintahan, Enam Pegawai Pemkot di Non Job

Katuju.id - Tak mendukung jalannya program pemerintahan lewat program pembangunan atau infrastruktur. Sebanyak enam pegawai lingkungan teras Kota Samarinda di non-job sementara oleh Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang.

Di non-job keenam pegawai itu sebagai upaya Pemkot dalam menegakan displin, memberikan efek jera dan contoh kepada pegawai lainnya agar tidak macam-macam melaksanakan tugasnya.

Mengingat tugas pokok sebagai pegawai harus menjalankan segala program pemerintah sehingga dirasakan masyarakat. Namun, di lapangan justru tidak diindahkan tugas pokok tersebut.

Assisten III Sekkot, Ali Fitri Noor di dampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) ,Arliansyah dan Sekretaris Itda Samarinda, M Lutfhi Rifadlie menjelaskan bahwa keenam pegawai ini melanggar UU PP 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 5 tentang kelalaian dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dijalankan PNS oleh Wali Kota.

“Dugaan sementara telah melanggar kedisplinan,” kata Ali.

Keenam pegawai tersebut mulai hari ini dibebas tugaskan dan proses pemeriksaan pun sudah berlangsung oleh tim Itda.

Kata Ali, proses pemeriksaan sendiri memakan waktu sekitar 2 pekan. Jika dalam pemeriksaan itu terbukti pegawai tersebut akan di mutasi atau diganti.

“Bisa dipindahkan. Kan ada aturan-aturannya. Untuk pelanggaran pasti nya menunggu hasil, yang jelas dugaan sementara pelanggaran disiplin,” ujarnya.

Adapun keenam pegawai dengan inisial P (Inpektorat Daerah), AS (BPKAD), DA (PUPR), MF (PUPR), EJ (PUPR) dan S (PUPR).

Perhatian

Artikel ini merupakan tulisan pembaca Katuju.id. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.