Desak Gubernur, Empat Fraksi Bakal Gunakan Hak Angket Soal Sekdaprov

Katuju.id - Tak selarasnya hubungan antara Gubernur Kaltim, Isran Noor dengan Abdullah Sani sebagai Sekdaprov. Membuat jajaran anggota Karang Paci bertanya-tanya hingga menyurati orang nomor satu Kaltim tersebut.

Di dalam isi surat itu, para anggota dewan bertanya kenapa sampai sekarang Gubernur belum mengaktifkan Abdullah Sani, yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Sehingga mengundang reaksi DPRD Kaltim, di mana ada empat fraksi (PKB, Golkar, PPP dan PDI Perjuangan) akan menggunakan hak interplasi atau angket mereka.

“Di Fraksi PKB sudah menunjuk tim ahli untuk mengkaji secara hukum dan administrasi pemerintahan, point apa saja yang bisa digunakan sebagai hak angket atau interplasi ke Gubernur,” terang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kaltim, Syafruddin, Senin (12/8).

Mengingat waktu yang terbatas, diakuinya Fraksi PKB akan menggunakan hak angket tersebut setelah kajian hukum dan teknis sudah rampung.

“Kami memberikan tenggang waktu 2 bulan ke tim hukum dan teknis untuk menyelesaikan kajian tersebut. Kemungkinan setelah pelantikan anggota dewan yang baru,” kata Bang Udin, begitu disapa.

Selanjutnya belum ditetapkan secara definit Sekdaprov tersebut, disampaikan anggota komisi III DPRD Kaltim itu, sangat menghambat kinerja dewan terutama saat pembahasan anggaran.

Kata Syafruddin, setiap membahas anggaran antara Banggar dan TAPD. Dirinya selalu menanyakan kehadiran Plt Sekdaprov tersebut.

“Kami selalu bertanya mengatasnamakan siapa hadir di rapat. Mereka sebut atas nama pemerintah provinsi dan mewakili gubernur,” tutupnya.

Perhatian

Artikel ini merupakan tulisan pembaca Katuju.id. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.