LKPM sebagai bentuk kepatuhan perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Kaltim

Katuju.id - Provinsi Kaltim dikenal sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebagai contoh kekayaan alam yang terkandung di bumi Provinsi Kaltim, yakni batubara, minyak bumi, kelapa sawit, hasil hutan, dsb. Dengan kekayaan alam yang disebutkan tadi, mengundang investor berbondong-bondong datang ke Provinsi Kaltim  untuk melakukan eksplorasi, ekploitasi, hingga mendapatkan keuntungan. Banyaknya Investor yang berinvestasi membuat Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang dinamakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

DPMPTSP Provinsi Kaltim sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim yang diberikan mandat untuk mendorong pertumbuhan sekaligus percepatan investasi di Provinsi Kaltim. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan tugas pokok DPMPTSP adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perizinan dan penanaman modal. Tugas  DPMPTSP Provinsi Kaltim meliputi: pemantauan, pembinaan, dan pengawasan seluruh perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Kaltim baik yang dari Penanaman Modal Asing (PMA)&PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Salah satu bentuk pemantauan DPMPTSP Provinsi Kaltim adalah LKPM. LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM merupakan sebuah kewajiban yang harus dibuat oleh Perusahaan agar DPMPTSP Provinsi Kaltim bisa mengetahui perkembangan dan kendala perusahaan selama beroperasi di wilayah Provinsi Kaltim.

Syarat Perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM ialah Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terdaftar di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman modal) Jakarta, Memiliki Nomor induk Berusaha (NIB), memiliki hak akses LKPM online, dan LKPM tersebut wajib dilaporkan paling lambat setiap tanggal 10 per-Triwulannya (3 bulan).

Akan tetap banyak kendala yang terjadi pada perusahaan pada saat pelaporan LKPM meliputi: belum memiliki hak akses LKPM online, Operator LKPM yang telah mengundurkan diri atau promosi jabatan, alamat perusahaan tidak ditemukan pada saat pemantauan, perusahaan berperan pasif (tidak kooperatif) saat diminta LKPM oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota/Provinsi, dan tidak ada ketegasan terhadap perusahaan yang terlambat maupun tidak menyerahkan LKPM, membuat DPMPTSP di Kabupaten/Kota/Provinsi tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh perusahaan di Provinsi Kaltim. Hal ini menyebabkan perkembangan realisasi investasi di Provinsi Kaltim terhambat bahkan tidak nampak sama sekali dikarenakan LKPM merupakan dasar bagi DPMPTSP Provinsi Kaltim untuk melakukan siaran pers (Press Realese) demi memenuhi kewajiban UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

Dari penjabaran diatas, LKPM wajib dilaporkan perusahaan ke DPMPTSP Kabupaten/Kabupaten/Provinsi  sebagai bentuk laporan realisasi yang telah/akan dijalankan oleh perusahaan selama beroperasi di Provinsi Kaltim. Sedangkan bagi DPMPTSP, LKPM dijadikan sebagai pedoman dasar kebijakan bagi stakeholder terkait untuk membuat kebijakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang beroperasi di Provinsi Kaltim yang muaranya untuk kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kaltim. Untuk itu perusahaan dan DPMPTSP Provinsi Kaltim untuk lebih sering bersinergi secara intens demi mewujudkan Visi-Misi Isran Noor-Hadi Mulyadi “Kaltim Berdaulat”.  

Perhatian

Artikel ini merupakan tulisan pembaca Katuju.id. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.